Pahami Juknis BOSP 2026, Kelola Dana Tepat Sasaran. Materi BOP 2026

 Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Peraturan ini hadir untuk menjamin pengelolaan dana yang akuntabel, tepat sasaran, dan mendukung layanan pendidikan bermutu bagi semua. Berikut link peraturan dan edaran untuk pengelolaan BOP 2026:

1. permendikdasmen nomor 8 tahun 2026 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.

2. kepmendikdasmen nomor-1-p-2026-tentang-satuan-biaya-penerima-dana-dan-besaran-alokasi-dana-bantuan-operasional-penyelenggaraan-pendidikan-anak-usia-dini-reguler-dana-bantuan-operasional-sekolah-reguler-dan-dana-bantuan-operasional-penyelenggaraan-pendidikan-kesetaraan-reguler-tahun-anggaran-2026 

3. Permendagri   permendagri-no-3-tahun-2023Tentang-Pengelolaan-Dana-Bantuan-Operasional-Satuan-Pendidikan-Pada-Pemerintah-Daerah

4.  Materi paparan power point sosialisasi BOSP 2026 power point materi sosialisasi bosp 2026

 5. materi power point arkas Pengelolaan arkas dan markas 

 

1. Ruang Lingkup Dana BOSP

 Dana BOSP tahun 2026 terdiri atas tiga kategori utama:

• Dana BOP PAUD: Untuk operasional Satuan Pendidikan penyelenggara layanan PAUD.
• Dana BOS: Untuk operasional Satuan Pendidikan dasar dan menengah.
• Dana BOP Kesetaraan: Untuk operasional Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C). Masing-masing kategori tersebut terbagi lagi menjadi dana Reguler, Kinerja, dan Afirmasi.

 2. Prinsip Pengelolaan

Satuan Pendidikan wajib mengelola dana BOSP berdasarkan prinsip:

• Fleksibel: Sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
• Efektif & Efisien: Memberikan daya guna optimal dengan biaya minimal untuk kualitas belajar murid.
• Akuntabel & Transparan: Dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola secara terbuka.

3. Persyaratan Penerima Dana

Secara umum, satuan pendidikan penerima dana harus memenuhi kriteria berikut:

• Memiliki NPSN yang terdata di Aplikasi Dapodik.
• Telah melakukan pemutakhiran data Dapodik paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.
• Memiliki izin penyelenggaraan pendidikan yang sah (untuk satuan pendidikan masyarakat).
• Memiliki Rekening Satuan Pendidikan yang sesuai kriteria.

4. Pelaporan dan Sanksi Keterlambatan

Laporan realisasi penggunaan dana wajib disampaikan melalui sistem aplikasi Kementerian (ARKAS) dengan batas waktu:

• Tahap I: Paling lambat 31 Juli tahun berkenaan.
• Laporan Keseluruhan: Paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. 

Subscribe to receive free email updates: