Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Juknis Rombongan Belajar

Berikut pedoman rombel : sesuai dengan Kepmendikdasmen No 14 Tahun 2026Nomor 14 Tahun 2026 Tentang Juknis 

Rombongan Belajar

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memerlukan pengelolaan  satuan pendidikan yang terencana, terukur, dan berkeadilan. Termasuk  dalam hal ini adalah pengaturan jumlah murid per rombongan belajar  serta jumlah rombongan belajar setiap satuan pendidikan. Pengaturan  tersebut memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak  setiap murid untuk memperoleh layanan pembelajaran yang berkualitas,  efektif, dan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Oleh karena itu,  kebijakan terkait penetapan jumlah murid dan rombongan belajar tidak  semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan bagian integral  dari upaya peningkatan mutu dan pemerataan akses layanan pendidikan. 

Penetapan jumlah murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan  belajar setiap satuan pendidikan pada dasarnya mengacu pada ketentuan  umum yang diatur dalam standar pengelolaan. Namun, dalam praktik  penyelenggaraan pendidikan di berbagai daerah, terdapat satuan  pendidikan yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan tantangan yang  berbeda, sehingga dapat dikecualikan dari kondisi normal dengan batasan  tertentu. Berbagai hal yang memungkinkan adanya pengecualian tersebut  diantaranya adalah kondisi geografis dan demografis, kesenjangan  ketersediaan akses satuan pendidikan, dan perbedaan kapasitas sarana  dan prasarana. Adanya ruang fleksibilitas semacam ini penting untuk  mengurangi hambatan pemenuhan akses dan layanan pendidikan yang  lebih berkeadilan. 

Sejalan dengan amanat dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan  Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan  pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang  Pendidikan Menengah, terdapat mandat untuk menyusun petunjuk teknis  mekanisme verifikasi dan validasi penetapan jumlah murid per  rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar pada satuan  pendidikan dengan kondisi pengecualian. Adanya petunjuk teknis ini  penting untuk memastikan bahwa kondisi pengecualian yang diatur dapat  diterapkan secara terukur dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak  disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan komitmen  peningkatan mutu pendidikan. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat  menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil  keputusan yang tepat, adil, dan berbasis data, sekaligus menjaga  konsistensi kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Selain itu, pengaturan jumlah murid per  rombongan belajar dan rombongan belajar setiap satuan pendidikan  dalam kondisi pengecualian merupakan instrumen untuk menjamin mutu  pendidikan, pemeratan akses pendidikan, dan menjaga risiko penurunan  kualitas pendidikan. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup satuan pendidikan pada: 

1. pendidikan anak usia dini; 

2. jenjang pendidikan dasar; dan 

3. jenjang pendidikan menengah. 

E. Pengertian 

1. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah  kelompok murid yang terdaftar pada ruang kelas dalam satu satuan  pendidikan. 

2. Kondisi Normal adalah kondisi di mana satuan pendidikan dapat  memenuhi ketentuan maksimal jumlah murid per Rombel dan  jumlah Rombel setiap satuan pendidikan. 

3. Kondisi Pengecualian adalah keadaan tertentu yang bersifat objektif,  berbasis pada kebutuhan riil di wilayah, dan bersifat sementara yang  memungkinkan satuan pendidikan melebihi ketentuan maksimal  jumlah peserta didik per Rombel dan ketentuan jumlah Rombel  setiap satuan pendidikan. 

4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya  disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan  suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan  menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang  pendidikan. 

BAB II 

KETENTUAN JUMLAH MURID PER ROMBONGAN BELAJAR 

A. Jumlah Murid Per Rombel dalam Kondisi Normal 

Jumlah murid setiap Rombel pada kondisi normal ditetapkan sesuai  dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan untuk menjamin efektivitas  pembelajaran, pengelolaan kelas yang optimal, serta terpenuhinya hak  murid memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Berikut ketentuan  jumlah maksimal murid per Rombel dalam kondisi normal: 

Tabel 1. Jumlah Maksimal Murid per Rombel dalam Kondisi Normal 

Jenjang Pendidikan	Jumlah Maksimal Murid PerRombel dalam Kondisi Normal
PAUD usia 0 - 2 tahun	o10
PAUD usia 2 - 4 tahun	m12
PAUD usia 4 - 6 tahun	no15
SD	n-28
SMP	e32
SMA/SMK	m36
SDLB	as5
SMPLB dan SMALB	d8
Paket A	ik20
Paket B	nd25
Paket C	e30

ttps//www.komunitasbelajar.id/2026/02/kepm

Penetapan jumlah murid per Rombel sebagaimana dimaksud pada Tabel  1 di atas dilakukan berdasarkan: 

1. Ketersediaan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per  murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana. 

Penetapan jumlah murid per Rombel dalam kondisi normal juga  harus memenuhi standar sarana dan prasarana, yaitu: 

a. rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per murid  untuk satuan pendidikan pada SD/Paket A, SMP/Paket B,  SMA/SMK/Paket C; dan 

b. rasio luas ruang kelas minimal 3 (tiga) meter persegi per murid  untuk satuan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD) dan Sekolah Luar Biasa (SLB). 

Contoh 1. Penetapan Jumlah Murid Per Rombel dalam Kondisi  Normal sesuai Standar Sarana dan Prasarana 

Satuan pendidikan SD dengan luas ruang kelas 50 (lima puluh)  meter persegi hanya dapat menampung paling banyak 25 (dua  puluh lima) murid dalam satu Rombel. Satuan pendidikan  tersebut tidak dapat menggunakan ketentuan maksimal 28 (dua  puluh delapan) murid per Rombel karena tidak sesuai dengan  ketentuan rasio minimal 2 (dua) meter persegi per murid dalam  standar sarana dan prasarana. Untuk itu satuan pendidikan  tersebut, hanya dapat mengusulkan jumlah murid per Rombel  maksimal 25 (dua puluh lima).2tahun-2026.html 

Penetapan jumlah murid per Rombel harus dilakukan berdasarkan  perhitungan objektif terhadap luas ruang kelas yang tersedia,  sehingga standar sarana dan prasarana tetap terpenuhi dan proses  pembelajaran dapat berlangsung secara aman, nyaman, dan efektif. 

2. Ketersediaan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan  pembelajaran. 

Penetapan jumlah murid per Rombel dalam kondisi normal juga  harus memperhatikan ketersediaan pendidik sesuai dengan  kebutuhan kurikulum dan pembelajaran. 

Contoh 2. Penetapan Jumlah Murid per Rombel dalam Kondisi  Normal Berdasarkan Ketersediaan Pendidik Sesuai Kebutuhan  Kurikulum dan Pembelajaran 

Satuan pendidikan pada jenjang SD yang menyelenggarakan  pembelajaran sesuai kurikulum wajib memiliki pendidik  berkualifikasi sesuai standar dengan jumlah yang memadai  sesuai dengan kurikulum dan pembelajaran. Misalnya, satuan  pendidikan SD hanya tersedia 3 (tiga) orang pendidik padahal  melayani 6 (enam) tingkat, maka penetapan jumlah murid per  Rombel perlu disesuaikan dengan tidak menetapkan jumlah  maksimal murid per Rombel (misalkan menetapkan 14 (empat  belas) murid per Rombel) dengan penyelenggaraan kelas rangkap.  Berdasarkan hal tersebut, proses pembelajaran tetap berjalan  efektif dan tidak menimbulkan kekurangan pendidik.

Penetapan jumlah murid per Rombel harus mempertimbangkan  keseimbangan antara jumlah murid, ketersediaan pendidik, serta  kebutuhan pembelajaran, sehingga mutu layanan pendidikan dapat  terjaga secara berkelanjutan. 

3. Kapasitas anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan. Penetapan jumlah murid per Rombel dalam kondisi normal juga  harus memperhatikan kapasitas anggaran penyelenggaraan satuan  pendidikan. Satuan pendidikan yang menetapkan jumlah murid per  Rombel harus memastikan bahwa kapasitas anggaran yang tersedia  mampu mendukung seluruh kebutuhan operasional pembelajaran,  termasuk pembiayaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan  bahan ajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kegiatan  pendukung pembelajaran lainnya sesuai dengan standar  pembiayaan. Apabila kapasitas anggaran belum mencukupi untuk  membiayai kebutuhan tersebut secara optimal, maka satuan  pendidikan perlu menyesuaikan jumlah murid per Rombel agar  penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung secara efektif, efisien,  dan berkelanjutan tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan. 

Subscribe to receive free email updates: